Bawaslu Sigi Gelar Evaluasi Akhir Tahapan Pengawasan Pilkada 2020.

0
41

SIGI,- CorongSigi.Com, Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan evaluasi akhir pada tahapan pengawasan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulteng serta Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Best Western Coco Palu, Jumat malam (12/3/21),

Dihadiri Ketua Bawaslu RI, Kapolres Sigi, serta pihak Kejaksaan Negeri Donggala.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi Steny Mariny Pettalolo, mengakui masih mengalami kekurangan saat melakukan kegiatan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), terkait penanganan pelanggaran pemilu, namun bisa diselesaikan dengan baik.


Steny Mariny Pettalolo juga menyebut bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sigi, pihaknya melakukan penanganan pelanggaran sebanyak 34 kasus.

Dari 34 kasus ini, 15 kasus diantaranya adalah penanganan pelanggaran pidana pemilu dan dari 15 kasus tersebut, terdapat 2 kasus selesai pada keputusan inkracht di pengadilan.

” Ini tentu berkat kerjasama dari Tim Sentra Gakumdu dimana di Tim ini yang didalamnya ada unsur kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu Kabupaten Sigi,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo yang juga hadir dalam acara ini memberikan apresiasi khusus kepada Bawaslu Kabupaten Sigi karena telah berhasil dengan baik dalam melakukan proses penanganan terkait pelanggaran Pemilu.


Itu dilihat dari tidak berakhirnya persoalan tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK). Kata dia, hanya sedikit daerah yang mengambil keputusan untuk tidak membawa masalah Pilkada ini di MK dan menerima keputusan penetapan perolehan hasil dan penetapan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

“Itu berarti para peserta calon kepala daerah menerima bahwa seluruh proses sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan. Seluruh problem atau masalah hukum sudah diselesaikan pada proses, baik oleh Bawaslu, KPU, oleh kepolisian, kejaksaan,” ujarnya.

Keberhasilan kita adalah bagaimana meyakinkan pasangan calon bahwa kita sudah bekerja secara profesional.jujur, berintegritas, non diskriminasi, dan patut diterima sebagai proses yang memberikan keadilan.


Keberhasilan dari sebuah lembaga lanjutnya, tidak diukur dari banyak atau sedikitnya laporan, temuan atau putusan pengadilan ingkrah terkait dengan tindak pidana pemilihan.

“Tetapi putusan inkracht, ini juga menunjukkan bagaimana kerja kerja profesional kita didalam penanganan pelanggaran itu dilakukan,” terangnya. (**)

LEAVE A REPLY